Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi. Foto: Runi/nvl

Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi meminta penjelasan terkait banyaknya institusi pusat maupun daerah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pejabat di lingkungan institusi tersebut terkena kasus korupsi. Pertanyaan tersebut disampaikan kepada calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Izhari Mawardi, dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada calon Anggota BPK yang digelar Komisi XI DPR RI.

"Audit dari BPK itu banyak yang raih WTP. Tetapi, dalam kenyataannya kita menemukan cukup banyak kepala daerah atau dari instansi pusat yang kemudian terjadi kasus korupsi ditangkap oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini?" tanya Didi  Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Didi menegaskan hal itu sebab menyangkut kredibilitas lembaga yang memiliki peran dan posisi sentral dalam konstitusi untuk mengaudit keuangan lembaga-lembaga negara. Sehingga, ia mempertanyakan hasil audit BPK jika banyak pejabat di lingkungan institusi tersebut tertangkap kasus korupsi.

"Saya kira hingga hari ini sudah cukup mengganggu menyangkut integritas dan kredibilitas dari lembaga yang memiliki kewenangan dan posisinya di konstitusi seperti BPK ini," ujar politisi Partai Demokrat itu. Diketahui, WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terhadap laporan pengelolaan anggaran di Lembaga atau Kementerian. Namun, WTP tidak menjamin lembaga tersebut bersih dari kasus korupsi atau suap. (rdn/sf)